Pekanbaru, Pelitamedia.com– Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, S.Ag., M.Si, didampingi Plt. Inspektorat Muhammad Irsyad. S. H. M. Hum, beserta jajaran menghadiri agenda penting Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 se-Provinsi Riau. Kegiatan ini dipusatkan di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Kamis (05/03).
Acara ini dihadiri langsung oleh Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, AP, M.Si. Turut hadir dalam forum strategis tersebut seluruh Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota se-Provinsi Riau. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Kampar hadir didampingi oleh Inspektur Kabupaten Kampar.
Rangkaian acara dibuka dengan paparan komprehensif dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing. Dalam paparannya, Dr. Evenri menyampaikan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah serta menekankan pentingnya efektivitas perencanaan anggaran agar terhindar dari pemborosan dan ketidaktepatan sasaran pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Sementara itu Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas peran BPKP dalam mengawal pembangunan di Bumi Lancang Kuning. Beliau menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menjadikan laporan eksekutif ini sebagai rujukan utama dalam perbaikan sistem birokrasi dan keuangan di daerah masing-masing.
Disela-sela kegiatan ini Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti setiap catatan evaluasi yang diberikan.
“Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi. Evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 ini sangat krusial agar program kerja yang kita susun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan standar akuntabilitas yang ditetapkan,” tegas Dr. Misharti.
Kehadiran Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad. S. H. M. Hum, dalam pendampingan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan internal di tingkat kabupaten berjalan optimal sesuai dengan rekomendasi yang dipaparkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Riau.
Acara ditutup secara resmi dengan penandatanganan serta penyerahan dokumen Laporan Eksekutif Daerah secara simbolis kepada masing-masing kepala daerah. Penyerahan ini menjadi tanda dimulainya komitmen bersama seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau dalam mengawal transparansi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. (Advertorial)
