Jakarta, Pelitamedia.com – Industri film nasional masih jalan di tempat. Padahal Indonesia memiliki segalanya baik di hulu berupa materi dan tema perfilman atau di hilir berupa pasar film yang menjanjikan.
Namun itu, menurut anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA, industri film nasional belum mendapatkan jati dirinya. Hal itu disampaikan oleh Hendry Munief saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) antara Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional dengan asosiasi/perusahaan perfilman pada Senin, (6/4/2026).
“Saat ini industri perfilman kita belum mampu mendongkrak industri kreatif dalam negeri karena identitas perfilman kita belum kuat seperti negara lain.” terang Hendry Munief.
Dia menegaskan, idealnya pemerintah turut hadir untuk memberikan kemana arah industri film nasional. Dimana, film sebagai salah satu media efektif menyampaikan pesan kepada dunia seperti apa Indonesia ini sebenarnya.
“Pemerintah turut mengembangkan film yang berbasis nilai positif dan memperjelas tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan industri film itu akan memperjelas status Indonesia di mata dunia,” terang Hendry Munief.
Memang dia mengakui, untuk mengkolaborasikan sektor komersil dan dan tujuan bernegara itu gampang-gampang susah. Namun akan ada celah karena banyak negara telah berhasil menjadikan industri perfilman sebagai media promosi nilai-nilai berbangsa mereka.
Film Lokal
Selain menyoroti industri film nasional, Hendry Munief juga menyoroti bioskop sebagai wadah komersil pemasaran film belum memberikan prioritas kepada film daerah.
“Pengelola Bioskop di tanah air saat ini belum memprioritaskan penayangan film daerah. Mereka masih mengandalkan film luar negeri di jam-jam tayang utama. Sehingga budaya lokal kurang terekspose baik itu di dalam negeri apalagi dilirik oleh bioskop luar negeriHendry Munief Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Industri Film Nasional
Jakarta – Industri film nasional masih jalan di tempat. Padahal Indonesia memiliki segalanya baik di hulu berupa materi dan tema perfilman atau di hilir berupa pasar film yang menjanjikan.
Namun itu, menurut anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA, industri film nasional belum mendapatkan jati dirinya. Hal itu disampaikan oleh Hendry Munief saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) antara Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional dengan asosiasi/perusahaan perfilman pada Senin, (6/4/2026).
“Saat ini industri perfilman kita belum mampu mendongkrak industri kreatif dalam negeri karena identitas perfilman kita belum jelas arah kemana.” terang Hendry Munief.
Dia menegaskan, idealnya pemerintah turut hadir untuk memberikan kemana arah industri film nasional. Dimana, film sebagai salah satu media efektif menyampaikan pesan kepada dunia seperti apa Indonesia ini sebenarnya.
“Pemerintah turut mengembangkan film yang berbasis nilai positif dan memperjelas tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan industri film itu akan memperjelas status Indonesia di mata dunia,” terang Hendry Munief.
Memang dia mengakui, untuk mengkolaborasikan sektor komersil dan dan tujuan bernegara itu gampang-gampang susah. Namun akan ada celah karena banyak negara telah berhasil menjadikan industri perfilman sebagai media promosi nilai-nilai berbangsa mereka.
Film Lokal
Selain menyoroti industri film nasional, Hendry Munief juga menyoroti bioskop sebagai wadah komersil pemasaran film belum memberikan prioritas kepada film daerah.
“Pengelola Bioskop di tanah air saat ini belum memprioritaskan penayangan film daerah. Mereka masih mengandalkan film luar negeri di jam-jam tayang utama. Sehingga budaya lokal kurang terekspose baik itu di dalam negeri apalagi dilirik oleh bioskop luar negeri.” terang Hendry Munief usai RDP.
Dia menilai, jam tayang yang kurang menyebabkan para produser film tidak melirik konten lokal sebagai tema film. Mereka cenderung melihat dinamika dan kebiasaan pengelola bioskop sebagai pertimbangan. Padahal menurut Hendry Munief banyak budaya dan cerita lokal yang layak difilmkan.
“Kita meminta pemerintah membuat formula khusus agar bioskop diberikan batas minimal jam tayang film daerah sehingga geliat promosi budaya daerah bakal meningkat.” terang ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.
Pemerintah mendorong pengembangan film berbasis budaya dan edukasi. Produksi film diawasi agar tidak melenceng dari nilai-nilai positif dan tujuan berbangsa dan bernegara.” terang Hendry Munief usai RDP.
Dia menilai, jam tayang yang kurang menyebabkan para produser film tidak melirik konten lokal sebagai tema film. Mereka cenderung melihat dinamika dan kebiasaan pengelola bioskop sebagai pertimbangan. Padahal menurut Hendry Munief banyak budaya dan cerita lokal yang layak difilmkan.
“Kita meminta pemerintah membuat formula khusus agar bioskop diberikan batas minimal jam tayang film daerah sehingga geliat promosi budaya daerah bakal meningkat.” terang ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.
Pemerintah mendorong pengembangan film berbasis budaya dan edukasi. Produksi film diawasi agar tidak melenceng dari nilai-nilai positif dan tujuan berbangsa dan bernegara. (***)
