Menu ✖

Mode Gelap
BAZNAS Kampar Raih Penghargaan BAZNAS Kabupaten Terbaik di Grand BAZNAS Award 2026 30 Finalis Kaligrafi MTQ ke-55 Kampar Tampilkan Karya Terbaik, Kualitas Meningkat Matangkan Persiapan Orientasi Politik dan Pengukuhan DPC PKB Kampar 2026–2031, Panitia Tinjau Ballroom Stanum Hari Keempat MTQ ke-55 Kampar, Sejumlah Cabang Memasuki Babak Final Memasuki Hari Ketiga, MTQ ke-55 Kampar Berjalan Lancar, Zulfaimar Apresiasi Sinergi Panitia dan Peserta Syarhil Qur’an MTQ ke-55 Kampar Sukses Digelar, Finalis Tampilkan Syiar Islam yang Menginspirasi

Kampar

DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah

badge-check


					DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah Perbesar

Jakarta, Pelitamedia.com – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief MBA mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengevaluasi perizinan komersialisasi air bawah tanah (ABT) oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) dan industri lainnya. Desakan ini muncul akibat adanya kekhawatiran terkait eksploitasi berlebihan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan masa depan.

Hal itu disampaikan oleh Hendry Munief usai melakukan kunjungan ke pabrik PT. Tirta Investama, Klaten Jogjakarta pada Kamis (9/4/2026). Hendry Munief tak menyangkal bahwa industrialisasi air Bawah tanah bakal meningkatkan pendapatan negara. Namun saat ini pengelolaan air Bawah tanah sepenuhnya belum terkontrol dengan baik.

“Kita mendorong agar pemerintah ini terus memikirkan bagaimana air Bawah tanah ini terus terjaga hingga ke anak cucu. Fungsinya besar, saat sekarang ini untuk kebutuhan masyarakat umum, menjaga lingkungan dan juga untuk memenuhi kebutuhan pasar air minum mineral.” terang Hendry Munief.

Namun, katanya, tanpa kontrol yang baik maka komersialisasi yang tidak terkendali menyebabkan stok dan kualitas air bersih tidak terjaga berkesinambungan.

Dia juga menegaskan bahwa mandat Utama pengelolaan air Bawah tanah itu adalah mencegah terjadinya ketimpangan akses kepada sumber daya, memastikan daya dukung lingkungan jangka Panjang, kemudian juga memastikan komersialisasi ini berdampak merata kepada masyarakat bukan kepada perusahaan tertentu.

“Jangan sampai nanti rakyat berpikir tidak memiliki akses yang cukup kepada air bersih, apalagi lingkungan sudah tercemar. Krisis air ini bukan saja berdampak kepada lingkungan namun juga kepada sektor lain seperti pertanian, industri, dan lainnya” tegasnya.

Selain menyarankan pengendalian komersialisasi, dia juga meminta agar pemerintah melakukan monitoring ekstraksi, evaluasi menyeluruh keterlibatan UMKM local dalam jalur distribusi hingga memastikan distribusi CSR yang merata.

“Air bukan saja komoditas, melainkan hak hidup. Negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan itu terjaga.” tutup Hendry Munief. (***)

Baca Lainnya

BAZNAS Kampar Raih Penghargaan BAZNAS Kabupaten Terbaik di Grand BAZNAS Award 2026

16 Oktober 2026 - 08:25 WIB

30 Finalis Kaligrafi MTQ ke-55 Kampar Tampilkan Karya Terbaik, Kualitas Meningkat

15 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Matangkan Persiapan Orientasi Politik dan Pengukuhan DPC PKB Kampar 2026–2031, Panitia Tinjau Ballroom Stanum

15 Oktober 2026 - 16:01 WIB

Hari Keempat MTQ ke-55 Kampar, Sejumlah Cabang Memasuki Babak Final

15 Oktober 2026 - 10:04 WIB

Memasuki Hari Ketiga, MTQ ke-55 Kampar Berjalan Lancar, Zulfaimar Apresiasi Sinergi Panitia dan Peserta

14 Oktober 2026 - 18:52 WIB

Trending di Daerah