Menu

Mode Gelap
LPP BAIK Gelar Halal Bi Halal Sekaligus Layanan Cek Kesehatan Gratis Lihat Langsung Pengolahan Dapur MBG, Ketua TP PKK Kampar Tinjau SPPG Kampar Utara Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar Tutup Manasik Haji dan Melepas 453 Jamaah Calon Haji Kabupaten Kampar Tahun 1447 H/2026 M. Wakil Bupati Kampar Hadiri Halal bi Halal Desa Kubang Jaya Tingkatkan Pelayanan Publik, Wakil Bupati Kampar Kunjungi Ombudsman RI Perwakilan Riau Wakil Bupati Kampar Hadiri Rapat Penyelesaian AGHT Tol Trans Sumatera Bersama Kajati Riau

Kampar

DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah

badge-check


					DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah Perbesar

Jakarta, Pelitamedia.com – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief MBA mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengevaluasi perizinan komersialisasi air bawah tanah (ABT) oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) dan industri lainnya. Desakan ini muncul akibat adanya kekhawatiran terkait eksploitasi berlebihan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan masa depan.

Hal itu disampaikan oleh Hendry Munief usai melakukan kunjungan ke pabrik PT. Tirta Investama, Klaten Jogjakarta pada Kamis (9/4/2026). Hendry Munief tak menyangkal bahwa industrialisasi air Bawah tanah bakal meningkatkan pendapatan negara. Namun saat ini pengelolaan air Bawah tanah sepenuhnya belum terkontrol dengan baik.

“Kita mendorong agar pemerintah ini terus memikirkan bagaimana air Bawah tanah ini terus terjaga hingga ke anak cucu. Fungsinya besar, saat sekarang ini untuk kebutuhan masyarakat umum, menjaga lingkungan dan juga untuk memenuhi kebutuhan pasar air minum mineral.” terang Hendry Munief.

Namun, katanya, tanpa kontrol yang baik maka komersialisasi yang tidak terkendali menyebabkan stok dan kualitas air bersih tidak terjaga berkesinambungan.

Dia juga menegaskan bahwa mandat Utama pengelolaan air Bawah tanah itu adalah mencegah terjadinya ketimpangan akses kepada sumber daya, memastikan daya dukung lingkungan jangka Panjang, kemudian juga memastikan komersialisasi ini berdampak merata kepada masyarakat bukan kepada perusahaan tertentu.

“Jangan sampai nanti rakyat berpikir tidak memiliki akses yang cukup kepada air bersih, apalagi lingkungan sudah tercemar. Krisis air ini bukan saja berdampak kepada lingkungan namun juga kepada sektor lain seperti pertanian, industri, dan lainnya” tegasnya.

Selain menyarankan pengendalian komersialisasi, dia juga meminta agar pemerintah melakukan monitoring ekstraksi, evaluasi menyeluruh keterlibatan UMKM local dalam jalur distribusi hingga memastikan distribusi CSR yang merata.

“Air bukan saja komoditas, melainkan hak hidup. Negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan itu terjaga.” tutup Hendry Munief. (***)

Baca Lainnya

LPP BAIK Gelar Halal Bi Halal Sekaligus Layanan Cek Kesehatan Gratis

15 April 2026 - 20:18 WIB

Lihat Langsung Pengolahan Dapur MBG, Ketua TP PKK Kampar Tinjau SPPG Kampar Utara

15 April 2026 - 20:14 WIB

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar Tutup Manasik Haji dan Melepas 453 Jamaah Calon Haji Kabupaten Kampar Tahun 1447 H/2026 M.

15 April 2026 - 17:03 WIB

Wakil Bupati Kampar Hadiri Halal bi Halal Desa Kubang Jaya

15 April 2026 - 16:55 WIB

Tingkatkan Pelayanan Publik, Wakil Bupati Kampar Kunjungi Ombudsman RI Perwakilan Riau

15 April 2026 - 12:30 WIB

Trending di Kampar