BANGKINANG KOTA, RIAU, pelitamedia.Com — Pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi Tim Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Mabes TNI yang selama sekitar satu bulan turun langsung ke tengah masyarakat untuk memperkuat edukasi dan pencegahan Karhutla.
Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., saat menerima kunjungan sekaligus melepas kepulangan Tim Penyuluhan Mabes TNI di Lantai II Kantor Bupati Kampar, Senin (21/9/2026).
Bupati didampingi Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si.
Ahmad Yuzar menilai keterlibatan langsung tim Mabes TNI memberikan manfaat bagi Kabupaten Kampar, terutama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI, masyarakat, dunia usaha dan berbagai elemen lainnya dalam menghadapi ancaman Karhutla.
“Alhamdulillah, kita mendapat kunjungan dari TNI yang dipimpin langsung oleh Bapak Brigjen TNI Sudarma beserta tim penyuluh. Kami sangat berterima kasih atas penyuluhan yang telah dilakukan selama ini, termasuk turun langsung ke masyarakat,” ujar Ahmad Yuzar.
Sebulan Turun ke Lapangan
Brigjen TNI Sudarma, S.H., menjelaskan tim berada di Kabupaten Kampar sejak 23 Agustus hingga 23 September 2026.
Selama menjalankan tugas, tim melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung kepada berbagai lapisan masyarakat.
Dalam periode tersebut, tim mengunjungi 21 kecamatan di Kabupaten Kampar. Selain menyambangi wilayah masyarakat, tim juga mengunjungi dua perguruan tinggi dan sejumlah pondok pesantren.
“Selama satu bulan kami melakukan sosialisasi terkait Karhutla. Kami telah mengunjungi 21 kecamatan, meskipun masih ada beberapa desa yang belum dapat kami jangkau. Kami juga mengunjungi dua perguruan tinggi dan sejumlah pondok pesantren,” ungkap Sudarma.
Dari rangkaian kegiatan tersebut, tim mencatat sekitar 4.200 audiens yang terdiri dari masyarakat peduli api, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
Temukan Persoalan di Lapangan
Turun langsung ke lapangan membuat tim menemukan sejumlah persoalan dan potensi yang membutuhkan penguatan koordinasi dalam penanganan Karhutla.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlunya menghimpun berbagai unsur yang selama ini memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla, mulai dari relawan api, perusahaan, kepala desa hingga camat.
Sudarma mengatakan diperlukan sebuah sistem koordinasi yang dapat mengintegrasikan seluruh unsur tersebut.
“Kami melihat perlunya integrasi dan sebuah wadah dalam satu posko yang melibatkan berbagai elemen, lengkap dengan aturan pelaksanaannya. Ini bisa menjadi inisiasi Pemkab Kampar untuk diusulkan dari Kampar ke tingkat provinsi maupun pusat,” jelasnya.
Rekomendasi tersebut akan dibawa dan dilaporkan kepada Mabes TNI sebagai salah satu hasil dari pelaksanaan penyuluhan Karhutla di Kabupaten Kampar.
Dorong Posko Terpadu dan Teknologi Drone
Salah satu gagasan yang muncul adalah pembentukan posko terpadu yang menjadi pusat koordinasi berbagai unsur dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
Konsep tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi ketika terjadi potensi kebakaran, sekaligus memperjelas pembagian peran masing-masing unsur di lapangan.
Selain penguatan kelembagaan, tim Mabes TNI juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pemantauan Karhutla.
Salah satunya melalui penggunaan drone untuk membantu pemantauan wilayah, terutama kawasan yang sulit dijangkau secara langsung.
Teknologi tersebut dapat mendukung upaya deteksi dan pemantauan kondisi wilayah sehingga penanganan potensi kebakaran dapat dilakukan secara lebih cepat.
Bupati: Hasil Kajian Jadi Bahan Kebijakan
Bupati Ahmad Yuzar menyebut berbagai masukan dan hasil kajian tim Mabes TNI akan menjadi bahan bagi Pemkab Kampar dalam menyusun langkah pencegahan Karhutla ke depan.
Salah satu kemungkinan yang menjadi perhatian adalah penguatan aturan di tingkat desa untuk mencegah praktik pembakaran lahan secara sembarangan.
“Kunjungan, kajian dan tatap muka langsung dengan masyarakat ini memberikan banyak inovasi. Apa yang disampaikan akan menjadi peta jalan bagi kita, termasuk bagaimana memperkuat peraturan desa agar ada aturan yang jelas dan sanksi bagi pembakar lahan,” tegas Ahmad Yuzar.
Menurutnya, pencegahan Karhutla membutuhkan pendekatan yang melibatkan masyarakat sekaligus dukungan regulasi dan koordinasi lintas sektor.
Wabup Soroti Luas Wilayah Kampar
Sementara itu, Wakil Bupati Kampar Misharti meminta kondisi geografis Kabupaten Kampar menjadi salah satu pertimbangan dalam penguatan sarana dan prasarana penanganan Karhutla.
“Kami mohon kondisi Kampar dapat disampaikan, sehingga alat pemadam dapat dialokasikan ke Pemkab Kampar. Wilayah Kampar cukup luas dan masih banyak daerah yang sulit dijangkau,” ujar Misharti.
Ia menjelaskan, Kabupaten Kampar telah memiliki Posko Induk Damkar serta enam pos pemadam kebakaran yang tersebar di sejumlah wilayah.
Namun, luas wilayah dan jarak antarkawasan masih menjadi tantangan ketika terjadi kebakaran di lokasi yang jauh dan sulit diakses.
Karena itu, penguatan peralatan, koordinasi dan sistem pemantauan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Kampar.
Dari Penyuluhan Menuju Sistem Terpadu
Pamitnya Tim Penyuluhan Mabes TNI bukan menjadi akhir dari upaya pencegahan Karhutla di Kampar.
Sebaliknya, hasil penyuluhan selama sebulan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk memperkuat sistem pencegahan di daerah.
Dengan jangkauan 21 kecamatan dan sekitar 4.200 audiens, kegiatan tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah, TNI, masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.
Tim Penyuluhan Mabes TNI di wilayah Kodim 0313/KPR dipimpin Brigjen TNI Sudarma, S.H., didampingi Kolonel Agus Donny, Kolonel Laut Dedi Noferi, Kolonel Jano, Kolonel Laut Muksalmina, Kolonel Hermawan, Mayor Muhammad Aripin, Mayor Inf. Dudung Ar, serta personel Kodim 0313/KPR.
Bagi Kampar, satu bulan penyuluhan bukan sekadar agenda sosialisasi. Dari lapangan lahir rekomendasi untuk memperkuat koordinasi, membangun posko terpadu dan memanfaatkan teknologi dalam menghadapi ancaman Karhutla.
