Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Perindustrian sepanjang tahun 2025, khususnya keberhasilan Indonesia menempati posisi teratas di ASEAN dalam Manufacturing Value Added (MVA).
Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah ke depan, terutama terkait pendidikan vokasi dan efektivitas penyaluran kredit industri.
Hal tersebut disampaikan Hendry Munief dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian, yang digelar pada Senin (26/1) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hendry menyampaikan apresiasinya atas capaian MVA Indonesia yang mencapai USD 265,07 miliar, tertinggi di kawasan ASEAN.
“Kami menyampaikan apresiasi atas capaian Manufacturing Value Added, di mana Indonesia menempati posisi utama di ASEAN dengan nilai USD 265,07 miliar. Ini tentu kado yang sangat baik bagi negeri,” ujar Hendry Munief saat sesi mendengarkan pendapat para anggota komisi VII.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasi industri sebagai solusi strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Hendry mencontohkan hasil kunjungan Komisi VII ke SMK Mitra Industri MM2100 serta Politeknik STTT Bandung, yang menunjukkan keberhasilan nyata konsep link and match antara pendidikan dan industri.
“Dari siswa SMK itu bahkan belum tamat, sudah 100 persen diminta oleh perusahaan industri. Begitu juga di Politeknik ST3 Bandung, dari 445 lulusan tahun 2025, sebelum diwisuda pun sudah 100 persen diterima industri,” urai Hendry Munief menjelaskan.
Menurut Hendry, fakta tersebut membuktikan bahwa pendidikan vokasi merupakan solusi konkret dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja industri. Karena itu, ia mendorong agar model pendidikan vokasi serupa dapat diperluas ke daerah-daerah, termasuk di luar Pulau Jawa.
“Artinya kita perlu fokus bagaimana perusahaan industri benar-benar link and match dengan pendidikan vokasi,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Riau, Hendry menyoroti belum adanya pendidikan vokasi industri yang terintegrasi di Provinsi Riau. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Siak dan Kota Dumai, telah merencanakan pengembangan pendidikan vokasi, bahkan Universitas Riau direncanakan membuka Kampus Vokasi di Kota Dumai.
“Pertanyaan kami, bagaimana teknis dan percepatan dari Kementerian Perindustrian agar pendidikan vokasi ini betul-betul bisa segera diwujudkan dan menjadi solusi dalam menyiapkan SDM industri,” ujarnya.
Selain pendidikan vokasi, Hendry juga menyoroti kinerja Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang dinilainya masih menjadi “rapor merah” pada tahun 2025. Dari pagu anggaran sebesar Rp787 miliar, realisasi penyaluran hanya mencapai 2,09 persen atau sekitar Rp16,45 miliar.
“Kegagalan penyaluran KIPK ini perlu kita evaluasi serius. Kami memahami ada kendala sistem host-to-host perbankan, perbedaan tarif imbal jasa penjamin, hingga subsidi bunga yang hanya terealisasi 0,27 persen,” ungkap Hendry.
Ia meminta Kementerian Perindustrian menyiapkan langkah mitigasi yang lebih konkret agar permasalahan tersebut tidak terulang pada tahun 2026.
“Kami ingin mendengar program mitigasi ke depan agar tahun 2026 penyaluran KIPK bisa jauh lebih baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku industri,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Hendry Munief menegaskan komitmen Komisi VII DPR RI Fraksi PKS untuk terus bersinergi dengan Kementerian Perindustrian dalam memperkuat sektor industri nasional. (***)
