Jakarta, Pelitamedia.com – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) dengan salah satu agenda utama membahas dinamika dan implikasi kepesertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Kegiatan Rakor yang dilaksanakan pada pada Kamis (9/2/2026) di Ruang KK II, Komplek DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, dan dihadiri oleh seluruh anggota BKSAP dari berbagai fraksi di DPR RI. Sementara dari Kemenlu dihadiri oleh Wamen lu, Sekjend Kemenlu beserta pejabat teras Kemenlu lainnya.
Ketua BKSAP DPR RI menegaskan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif.
“Kehadiran Indonesia dalam berbagai forum internasional termasuk BoP, harus dipastikan tetap konsisten dengan amanat konstitusi dan keberpihakan kita pada kemerdekaan Palestina. Diplomasi kita tidak boleh kehilangan arah moralnya,” ujar Syahrul Aidi Maazat yang juga Anggota Komisi I FPKS DPR RI.
Kemudian Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha C. Nasir, menyampaikan capaian diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2025, termasuk penguatan posisi Indonesia di berbagai forum multilateral, serta proyeksi kebijakan dan kegiatan diplomasi untuk tahun 2026.
Penekanan diberikan pada diplomasi perdamaian, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, serta peran aktif Indonesia dalam isu-isu global yang strategis. Pada sesi tanya jawab, pertanyaan terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Terkait BoP, Kemlu menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP tidak serta-merta dimaknai sebagai pengakuan terhadap praktik penjajahan Israel. Sebaliknya, keterlibatan tersebut diposisikan sebagai bagian dari ikhtiar diplomatik Indonesia untuk tetap hadir dalam proses internasional yang bertujuan mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.
Lebih lanjut, Rakor ini juga membahas komitmen untuk memperkuat sinergi antara BKSAP DPR RI dan Kemlu ke depan. Penguatan sinergi tersebut meliputi, Pertama Penyelarasan agenda dan prioritas diplomasi antara pemerintah dan parlemen. Kedua, Koordinasi serta pertukaran informasi secara berkala dalam isu-isu strategis.
Dan ketiga adalah dukungan terhadap pengembangan jejaring dan kemitraan antar parlemen guna memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
Melalui mekanisme koordinasi yang lebih intensif ini, diharapkan diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen dapat berjalan seiring dan saling menguatkan dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia. (Advertorial)
