BANGKINANG KOTA, RIAU, pelitamedia.Com — DPRD Kabupaten Kampar bersama Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kampar di Bangkinang Kota, Senin (28/9).
Persetujuan bersama tersebut merupakan tindak lanjut setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag., M.Si., pimpinan dan anggota DPRD Kampar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., unsur Forkopimda, kepala OPD serta jajaran pemerintah daerah.
Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, Ranperda Perubahan APBD 2026 telah memperoleh persetujuan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk dilanjutkan ke tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Statusnya pada tahap ini tetap sebagai Ranperda yang telah disetujui bersama, dan belum tepat disebut sebagai Perda yang telah berlaku sebelum seluruh tahapan pembentukan dan pengesahan sesuai ketentuan selesai.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD menyampaikan hasil pembahasan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Pembahasan juga mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan pembangunan daerah.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam perubahan anggaran, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, pengendalian harga kebutuhan pokok, pemberdayaan ekonomi masyarakat, belanja modal serta pembangunan fasilitas publik.
Wakil Bupati Kampar Misharti mengatakan persetujuan bersama tersebut merupakan bagian penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
“Perubahan APBD ini adalah wujud fleksibilitas pemerintah daerah dalam merespons tantangan pembangunan. Kami berkomitmen agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kampar,” ujar Misharti.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kampar yang telah membahas Ranperda Perubahan APBD 2026 bersama pemerintah daerah.
Menurut Misharti, sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar kebijakan anggaran yang telah disepakati dapat segera diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Setelah persetujuan bersama ini, pemerintah daerah selanjutnya akan melaksanakan tahapan yang diperlukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Misharti juga meminta seluruh kepala OPD segera mempersiapkan dan mempercepat pelaksanaan program setelah seluruh proses administrasi dan regulasi terkait selesai.
“Mengingat waktu yang kita miliki hingga akhir tahun anggaran berjalan sangat terbatas, komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi tidak boleh ditawar. Kinerja maksimal adalah keharusan, demi memastikan manfaat anggaran ini benar-benar dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kampar,” tegasnya.
