Tapung, Pelitamedia.com – Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Daerah Pemilihan (Dapil) II dan III yang meliputi Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir atau dikenal dengan kecamatan Tapung Raya. Kegiatan ini dipusatkan di Gedung Guru (Aula Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI) Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Selasa (27/1/2026).
Musrenbang Kecamatan Tapung Raya dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si, dan menjadi bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2027.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar Yusdiyen Hadinata, S.Si, M.Si beserta para kepala bidang dan fungsional perencana, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kampar Syahrizal, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Riadel Fitri, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Zamhur, Kepala Dinas Perikanan Zulfahmi, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Edwar, Kepala Dinas Sosial Agustar, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aidil, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Edi Afrizal, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mahadi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Amga, Plt Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Zulkifli.
Hadir pula Camat Tapung Al Kautsar, Camat Tapung Hulu Nuryadi, Camat Tapung Hilir Nurmansyah, unsur TNI dan Polri masing-masing Danramil dan Kapolsek Tapung Raya, para kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, ninik mamak, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Camat Tapung Al Kautsar menyampaikan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan forum strategis untuk menyampaikan usulan pembangunan dari desa secara berjenjang. Seluruh usulan prioritas desa, kata dia, telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Semoga dengan kehadiran kita semua, usulan desa dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Sunardi DS menegaskan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menjadi instrumen penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. “Musrenbang jangan hanya bersifat seremonial. Aspirasi dari bawah harus benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.
Sunardi juga menyoroti sejumlah isu kewilayahan di Tapung Raya, khususnya pada sektor infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan. Menurutnya, jika isu-isu tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat bermuara pada wacana pemekaran wilayah. Ia juga meminta perhatian khusus terhadap keterbatasan infrastruktur jalan di lima desa di Kecamatan Tapung Hulu, serta mendorong kelanjutan pembangunan jembatan Desa Koto Aman yang hingga kini masih terbengkalai.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kampar Misharti menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif, mulai dari dusun, desa, kecamatan hingga kabupaten. “Puncak dari proses perencanaan ini adalah RKPD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Seluruh usulan harus diinput melalui e-planning dalam SIPD,” jelasnya.
Wakil Bupati juga mengakui bahwa ruang fiskal daerah saat ini semakin terbatas. Oleh karena itu, pembangunan daerah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga didorong melalui APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dengan keterbatasan anggaran, pembangunan harus berbasis prioritas dan komunikasi lintas sektor harus diperkuat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Misharti juga menyampaikan apa yang menjadi Visi dan Misi Kabupaten Kampar. Dalam RPJMD kita punya visi yang sama. Kita ingin mewujudkan Kabupaten Kampar yang maju, Agamis, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera Tahun 2030,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati berpesan agar forum strategis pada hari ini dimanfaatkan secara maksimal, serta menjadi ruang diskusi konstruktif antara delegasi Desa dan UPTD di Kecamatan dengan OPD dalam rangka berpartisipatif aktif dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2027.
“Saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan dan OPD yang hadir, untuk selalu optimis dalam upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh dan berkeadilan, mempersiapkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia sebagai modal dasar untuk Pembangunan yang maju dan berkelanjutan, serta penerapan nilai Kampar yang Agamis dan Berbudaya untuk mewujudkan Kampar yang Maju dan Berkualitas,” ujar Wakil Bupati.
Dalam Musrenbang tersebut, para camat, tokoh masyarakat, unsur TNI–Polri, perwakilan desa, hingga Forum Anak Kabupaten Kampar menyampaikan berbagai usulan dan masukan. Hampir seluruh usulan didominasi pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan dan pengaspalan jalan, jembatan beton, pengerasan jalan, drainase, rumah layak huni, gedung olahraga, Lapis Penetrasi Macadam (Lapen), box culvert, penyediaan air bersih, hingga peningkatan layanan puskesmas 24 jam.
Danramil Tapung Kapten Edwar mengusulkan pembangunan jembatan gantung Desa Batu Gajah serta pembukaan jalan Batu Gajah–Bukit Naang yang dinilai strategis untuk menghubungkan desa-desa di Tapung Hulu dan memangkas waktu tempuh lebih dari satu jam.
Saran dan masukan serta usulan ini ditanggapi dengan baik oleh Wakil Bupati Kampar. “Ditengah keterbatasan anggaran ini kita tetap optimis bisa membangun, kalau tahun 2025 APBD kita lebih kurang 3,2 T, pada tahun 2026 ini APBD Kabupaten Kampar turun menjadi 2,6 T,” jelas Wakil Bupati.
Menutup kegiatan, Plh Kepala Bappeda Kampar Yusdiyen Hadinata menyampaikan bahwa dari tiga kecamatan Tapung Raya telah masuk 663 usulan, sementara total usulan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kampar mencapai lebih dari 3.000 usulan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 9 triliun. “Saat ini Kabupaten Kampar memiliki sekitar 2.700 kilometer jalan, dan sekitar 40 persen di antaranya dalam kondisi rusak sedang hingga rusak berat. Dengan APBD 2026 sebesar Rp2,6 triliun, tentu tidak semua aspirasi dapat terakomodir,” jelas Yusdiyen.
Rapat Musrenbang Kecamatan Tapung Raya ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kampar. (Advetorial)
