BANGKINANG KOTA, PELITAMEDIA.COM – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (26/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti Bupati Kampar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar dari Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar.
Rakor tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas langkah-langkah pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pembahasan mencakup pemantauan perkembangan harga bahan pokok, identifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di tengah masyarakat.
Bahas Guru PPPK dan Program 3 Juta Rumah
Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas isu strategis terkait guru PPPK dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional di bidang perumahan.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk upaya menindaklanjuti isu kepegawaian serta dukungan terhadap program perumahan bagi masyarakat.
Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memahami arah kebijakan nasional dan mengidentifikasi langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan serta kondisi daerah masing-masing.
Bupati Kampar Tekankan Koordinasi dan Sinergi
Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti berbagai kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan program prioritas yang berdampak terhadap masyarakat.
Menurutnya, pengendalian inflasi memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan melalui langkah konkret, mulai dari pemantauan harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, hingga memastikan distribusi barang berjalan dengan baik.
Stabilitas harga menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait diperlukan agar perkembangan harga dapat dipantau dan potensi gejolak dapat diantisipasi.
Dorong Program Nasional Berjalan Optimal
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rakor tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan kebijakan daerah dengan agenda pemerintah pusat, termasuk pembahasan mengenai guru PPPK dan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti hasil koordinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan dan kewenangan daerah.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemkab Kampar berharap langkah pengendalian inflasi dapat berjalan lebih optimal, sementara pembahasan isu guru PPPK dan program perumahan dapat menjadi dasar bagi tindak lanjut kebijakan yang terarah.
Rakor ini sekaligus menegaskan pentingnya komunikasi dan kerja sama pemerintah pusat serta daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
**(PelitaMedia.com)**
